Penulisan Sejarah dengan Pendekatan Ilmu Politik
Salah satu bagian dari perilaku manusia adalah kekuasaan. Kajian tentang kekuasaan merupakan fokus utama dalam sejarah politik. Dalam pendekatan yang konvensional, sejarah politik biasanya dikaitkan dengan sejarah “orang- orang besar”. Orang-orang ini biasanya berkuasa dalam sebuah kerajaan atau negara. Orang-orang tersebut misalnya raja atau penguasa. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang Penulisan Sejarah dengan Pendekatan Ilmu Politik atau yang biasa disebut juga dengan sejarah politik.
Kalau kita menulis sejarah Perang Dunia II sebagai sejarah politik, maka kita akan menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai “orang-orang besar”. Tokoh-tokoh tersebut misalnya Hitler, Kaisar Hirohito, dan Musolini. Kita akan mendeskripsikan bahwa tindakan tokoh-tokoh tersebut sangat menentukan perubahan dunia. Perang tidak mungkin terjadi kalau tokoh- tokoh tersebut tidak menghendakinya. Pada tangan-tangan kekuasaan merekalah, dunia terjerumus dalam Perang Dunia II.
Dalam penulisan sejarah yang lama, kita sering menemukan sejarah politik, misalnya jatuh bangun dan pergantian pada dinasti-dinasti lama. Pergantian dinasti lebih dilihat sebagai ulah atau perilaku dari rajanya sendiri. Penulisan sejarah pada periode kerajaan-kerajaan Hindu atau Islam misalnya, menunjukkan bagaimana peran sentral para raja dalam menentukan kebijakan negerinya.
Penulisan sejarah politik yang kontemporer misalnya penulisan tentang peran parlemen. Sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal bisa ditulis dengan penulisan sejarah politik. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami jatuh bangunnya parlemen akibat adanya mosi tidak percaya. Kita yang menulis sejarah tersebut harus bisa melihat dari aspek politik, mengapa pada masa itu parlemen sering jatuh. Untuk menjawabnya kita bisa melihat dari undang-undang yang berlaku saat itu, partai-partai politik yang terlibat, ideologi, dan misi dari masing-masing partai politik, program-program dari masing-masing kabinet, dan aspek-aspek politik lainnya.